Pengelolaan lingkugan hidup (UU Lingkungan Hidup No.23/1997)

Sejak tahun 1997 UU No.23/1997 sudah berlaku sebagai dasar para pengambil keputusan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi peraturan ini sudah tidak dapat mengakomodir perubahan masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia saat ini hal ini juga disebabkan karena sistem pemerintahan masih menerapkan sistem sentralisasi.

Sejak terjadinya perkembangan jaman pada tahun 1999 sistem pemerintahan berubah menjadi sistem otonomi daerah. Sistem baru ini berlangsung semenjak berlakunya UU No. 22/1999 jo UU No.32/2004 mengenai Pemerintah Daerah. Sebagai konsekuesi dari perubahan tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan pada peraturan UU No.23/1997. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sistem otonomi daerah, tetapi juga untuk mengakomodasi isu lain seperti perkembangan masalah lingkungan dan hukum lingkungan pada di internasional, serta menperjelas norma-norma yang ada di UU 23/1997 dengan tujuan untuk mencapai implementasi dan penaatan yang efektif.

Beberapa substansi dalam perubahan/revisi hukum lingkungan telah seperti:

Meningkatkan definisi terutama mengenai pengelolaan lingkungan, pencemaran, kerusakan lingkungan, standar ambient, standar emisi, standar efluen, dll. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki norma-norma, memudahkan pelaksanaan dan dapat ditaati;

Perumusan kembali pembagian kewenangan;

Penguatan institusi dan partisipasi masyrakat;

Penguatan peraturan dalam analisa dampak lingkungan dan memperkenalkan pengkajian resiko lingkungan;

Menyempurnakan peraturan-peraturan dalam system perizinan lingkungan;

Sistem informasi lingkungan;

Norma-norma penegakan yang relative lebih rinci.

dll.

Menindaklanjuti upaya ini akan diadakan lokakarya selama 2 hari pada tanggal 29-30 November 2006, yang bertempat di Jakarta.

Materi yang akan di lokakaryakan pada kegiatan tersebut, diantaranya: (i) Arah kebijakan Revisi UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (ii) Pokok Pikiran Revisi UU 23/1997, (iii) Tren Perkembangan Hukum Lingkungan, (iv) Instrumen Economi, (v) Good Environmental Governance, (vi) Penaatan dan Penegakan, (vii) Peluang dan Tantangan dalam Proses Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, (viii) Tanggung Jawab Negara dalam Konteks Hukum Internasional: Kasus Pencemaran Asap Lintas Batas, (ix) Tanggung Jawab Negara dalam Konteks Hukum Nasional : Kasus Pencemaran Asap Lintas Batas, dan (x) Tanggung Jawab Negara dala mKOnteks Hukum Nasional : Distribusi Kewenangan di antara Pemerintah di antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.